Demokrasi Masih Menjadi Tantangan Negara ASEAN

Aung San Suu Kyi

[JAKARTA] Demokrasi masih menjadi tantangan terbesar di negara-negara ASEAN. Masih banyak negara-negara ASEAN belum mempromosikan demokrasi bahkan menolak keberadaan komunitas atau organisasi  masyarakat sipil.

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi mengatakan demokrasi ditolak di ASEAN. Dia mencontoh negaranya, perjungannya menuju demokrasi dituding “konsep barat” dan berbeda dengan nilai-nilai Asia.

“Rakyat Myanmar memulai gerakan menuju demokrasi pada tahun 1988, mereka ingin hidup dalam sebuah bangsa di mana rakyat dapat memilih pemerintah mereka sendiri. Apa yang tengah kami lakukan di Myanmar adalah untuk memperbaiki kehidupan kami, dan kami peraya bahwa cara terbaik untuk melakukannya dalah melalui lembaga-lembaga demokrasi,” ujarnya dalam video yang ditayangkan pada ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People Forum (APF) 2011 di Jakarta, Selasa (3/5).

Diutarakannya rakyat Myanmar menginginkan keamanan, perdamaian dan bebas untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mereka menginginkan suatu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Itu bukan karena mereka pernah mendengar pidato Presiden Amerika Lincoln atau pernah membacanya. Namun karena naluri mereka memberitahu bahwa jenis pemerintahan Demokrasi yang akan menjaga kepentingan-kepentingan mereka.

Pada kesempatan itu Aung San Suu Kyi memuji Indonesia yangberhasil melakukan transisi dari kekuasaan otoriter menjadi tata pemerintahan demokratis.

“Kami iri pada anda (Indonesia), kami ingin seperti anda, kami ingin meraih apa yang anda berhasil raih,” kata Pemimpin Gerakan Demokrasi Myanmar itu.

Aung San Suu Kyi meminta bantuan Indonesia sebagai ketua KTT ASEAN 2011 turut memperjuangkan demokrasi di Myanmar. ASEAN membantu upaya-upaya rakyat Myanmar untuk memperkuat masyarakat sipil di negaranya. Menurutnya, pemerintah juga penting bila bekerja untuk rakyat. Dia berharap ASEAN menjadi sebuah kawasan yang lebih bahagia, lebih kuat dan terpandang di seluruh dunia.

Sementara itu Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan tantangan masyarakat ASEAN adalah demokrasi. hal senada. Dikatakannya dibutuhkan lebih banyak partisipasi dari masyarakat sipil. Pemerintah dan masyarakat sipil harus sama-sama berkomitmen mendorong promosi demokrasi di negara ASEAN.

“Pemerintah dan masyarakat sipil harus membangun dialog. Suatu kemajuan demokrasi bila negara memiliki komunitas masyarakat sipil meski hanya satu atau dua organisasi,” ujarnya.  [D-11]