Perdana Menteri Thailand Mengundurkan Diri

Kalah dalam pemilu dari Partai Puea Thai, Perdana Menteri Thailand berkuasa Abhisit Vejjajiva mengundurkan diri sebagai pemimpin partai Demokrat. Sebelum pemilihan umum, Abhisit telah berjanji akan mengundurkan diri bila partainya mendapatkan suara kurang dari 170 kursi atau di bawah hasil pemilu terakhir partainya yakni 165 kursi.

Kekalahan partai Demokrat yang hanya memperoleh 159 kursi dari 500 kursi parlemen, dibawah dari partai Puea Thai dengan 265 kursi, menunjukkan rakyat Thailand tak lagi mempercayakan pemerintahan kepada kepemimpinannya.

“Sebagai pemimpin Demokrat selama pemilu, kita telah memenangkan sedikit kursi dari pemilu sebelumnya. Jadi sebagai pemimpin yang baik saya harus bertanggungjawab dengan mengundurkan diri,” ujarnya ketua partai Demokrat sejak tahun 2005 itu.

Abhisit mengakui kekalahannya dari partai Puea Thai dan berjanji akan menghormati hasil pemilu. Partai Demokrat akan mengadakan pertemuan dalam waktu 90 hari untuk memilih pemimpin baru.

“Hasil pemilu telah jelas, Puea Thai telah memenangkan pemilihan umum dan Demokrat dikalahkan,” ucapnya setelah menerima hasil pemilu.

Kemenangan Puea Thai menjadikan partai Thaksin Shinawatra menguasai parlemen dan dapat membentuk pemerintahan baru dengan adik Thaksin, Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri wanita pertama Thailand.

“Saya akan memberikan kesempatan kepada Yingluck, wanita pertama untuk membentuk sebuah pemerintahan. Saya ingin melihat persatuan dan rekonsiliasi, Demokrat siap untuk menjadi oposisi,” kata pemilik dua kewarganegaraan, Thailand dan Inggris, itu.

Abhisit Vejjajiva merupakan perdana menteri ke-27 Thailand dan merupakan perdana menteri termuda yang menjabat pada usia 44 tahun. Pria kelahiran 3 Agustus 1964 itu berkuasa sejak 17 Desember 2008 setelah Mahkamah Konstitusi menyingkirkan Perdana Menteri Somchai Wongsawat dari jabatannya.

Abhisit menjabat sebagai perdana menteri ditengah krisis ekonomi global dan maningkatnya ketegangan politik domestik. Sebagai perdana menteri, lulusan Universitas Oxford itu mempromosikan “Agenda Rakyat” dengan fokus utama pada kebijakan membangun masyarakat kelas pekerja dan pedesaan.

Abhisit menjalankan dua paket stimulus ekonomi sebesar US$ 40 juta untuk 3 tahun rencana pembangunan infrastruktur dan US$ 3 juta untuk subsidi langsung. Dia memberlakukan sensor kepada situs-situs internet, stasiun radio, menangkap dan membungkam para pemimpin oposisi.

Badan Pengawas HAM menyatakan pemerintahan Abhisit paling banyak melakukan sensor dalam sejarah Thailand. Komisi Kebebasan menurunkan rating Thailand terkait kebebasan pers menjadi “tidak bebas.”

Pemerintahan Abhisit menghadapi skandal korupsi dengan beberapa anggota kabinetnya mengundurkan diri karena terlibat korupsi. Pada bulan April-Mei 2010, pemerintahannya mengalami goncangan dari sejumlah aksi protes besar-besaran. Ketika itu, terjadi kekerasan militer terhadap para demonstran hingga menewaskan 90 orang. [AFP/D-11]