Krisis Ekonomi Eropa, Dikhawatirkan Picu Pertikaian Sipil

[ROMA] Integrasi Ekonomi Eropa mendapat kritikan atas kebijakan mata uang tunggalnya. Arsitektur kesatuan Eropa pascaperang semula melihat integritas ekonomi sebagai kunci untuk mengabadikan perdamaian dan mengakhiri siklus kuno konflik berdarah di benua itu. Akan tetapi, sekarang, perdamaian sosial dan harapan bagi kebangkitan ekonomi Eropa terancam oleh setiap bentuk persatuan mata uang tunggal Euro dengan meluasnya krisis utang di Yunani dan Italia.

Analis memperingatkan bila krisis ekonomi berlanjut dikhawatirkan berisiko terjadi pertikaian sipil di Eropa, Jumat (11/11).

Ahli ekonomi Italia, Mirco Tonin mengungkapkan, ada ketakutan bahwa jika krisis terus berlanjut, ketidakstabilan akan mengguncang benua Eropa. Tonin menegaskan kemungkinan adanya risiko pertikaian sipil di Eropa. Di Yunani, telah terlihat serangkaian demonstrasi kekerasan. Di Italia ada bentrokan antara polisi dan demonstran selama aksi protes menentang kapitalisme di Roma, bulan lalu.

“Ada bagian dari populasi, pada orang muda khususnya, yang telah menghadapi lingkungan ekonomi sangat sulit, untuk pertama kalinya sejak perang dunia kedua. Kondisi kehidupan bagi generasi baru cenderung lebih buruk daripada orang tua mereka,” katanya. 

Namun, dia optimis Uni Eropa berusaha mengatasi krisis itu. Sentimen publik telah menekan para pemimpin zona Eropa untuk tidak mengizinkan Euro gagal. Terlepas dari  Eropa menghadapi kritikan terhadap kebijakan mata uang tunggalnya, Tonin menilai krisis utang Eropa memberikan kesempatan untuk melaksanakan reformasi tidak popular tetapi penting.

“Reformasi yang tidak dapat dilihat beberapa bulan lalu berubah menjadi diterima di tengah-tengah krisis. Isu sekarang selanjutnya apakah akan ada waktu untuk mengimplimentasikan upaya-upaya guna mencegah keruntuhan sepenuhnya,” ucapnya.

Sementara itu, Italia dan Yunani bergerak penuh untuk mengatasi tekanan krisis utang di negeranya.

Mantan Komisioner Eropa Mario Monti menghadiri pertemuan senat Italia, muncul sebagai calon pengganti Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi untuk mengepalai pemerintahan darurat, Jumat (11/11). Senat Italia menyetujui sebuah paket tindakan pengetatan anggaran, langkah pertama untuk memudahkan Berlusconi meninggalkan jabatannya.

Senat telah sepakat untuk mengurangi US$ 2,6 triliun utang Italia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Serta langkah-langkah penghematan lainnya antara lain menyetujui penjualan aset negara senilai US$ 21 miliar dan menaikkan usia pesiun dari 65 menjadi 67. Anggota partai Liberal, partai Berlusconi, mendesak dilakukan pemilihan umum dini sebagai langkah selanjutnya,.

Sedangkan, Yunani telah melantik perdana menteri baru Yunani Lucas Papademos bersama kabinet pemerintahan bersatunya. Menteri Keuangan Yunani Evangelos Venizelos akan melakukan sejumlah tindakan pengetatan anggaran. Diungkapkannya prioritas utama harus mengamankan ansuran pembayaran enam pinjaman dengan dana talangan Uni Eropa guna mencegah negara itu menuju kebangkrutan. Ia harus mendapatkan dana talangan berikutnya US$ 11 miliar untuk membayar utang.

Yunani juga harus melakukan penghematan anggaran sebesaar 28,4 miliar euro pada 2015. Pemerintah juga akan melakukan privatisasi aset negara. [Postmedia News/AP/D-11]