Uni Eropa Beresiko Alami Perpecahan

[PRANCIS] Uni Eropa diambang perpecahan setelah Prancis dan Yunani menunjukkan sikapnya menentang perjanjian pengetatan fiskal yang mengikat semua negara anggota Uni Eropa. Uni Eropa akan menggelar pertemuan darurat begitu presiden terpilih Prancis Francois Hollande resmi dilantik. Hollande ditekan oleh Uni Eropa dan Jepang untuk tetap berkomitmen dalam pakta fiskal Uni Eropa, Selasa (8/5). 

Hollande telah menuntut perubahan pakta fiskal Uni Eropa yang memaksa 27 anggota Uni Eropa melakukan pemotongan anggaran atau mendapat sanksi. Namun, Kanselir Jerman, Angela Merkel membela kebijakan ekonomi Uni Eropa itu dengan menyatakan bahwa pakta fiskal tidak bisa dinegosiasi. Hollande telah menolak untuk mendukung memungkinkan kekuatan baru pengadilan Uni Eropa untuk memukul anggaran nasional dan menghukum negara yang melanggar pakta fiskal Uni Eropa.

“Kita akan menemukan kompromi dan saya yakin bahwa berbagai hal telah berjalan dengan baik,” kata Kepala transisi Hollande, Pierre Moscovici.

Ditegaskannya, Prancis tidak akan menyerah para rencananya untuk proyek Eropa yang lebih menguntungkan bagi pertumbuhan dan mitra Prancis akan mengalah. Prancis telah menaikkan utang jangka pendek senilai US$ 9,1 miliar dengan suku bunga rendah dibayar kepada investor, Senin (7/5). Ketidakpastian telah menggoncang Uni Eropa menyebabkan bursa saham Eropa turun, tetapi kekacauan ekonomi belum terjadi seperti yang diprediksi oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy.

Para pejabat dan diplomat Uni Eropa telah menyarankan Berlin dan Prancis untuk mempersiapkan sebuah kesepakatan guna mendorong belanja Uni Eropa pada kebijakan pertumbuhan, sebagai imbalan Hollande menyetujui untuk tidak memaksa merevisi pakta fiskal Uni Eropa. Dalam upaya untuk merayu pemimpin baru Prancis itu, Presiden Komisi Eropa Jose Manuel telah meminta para pemimpin Eropa untuk menerima kenaikan anggaran belanja Uni Eropa sebesar 11 persen pada 2014-2020 sebagai bagian dari “anggaran pertumbuhan”.

Permintaan Manuel itu merespon pernyataan Pascal Lamy, seorang sosialis Prancis sekaligus kepala Organisasi Perdagangan Dunia. Dikatakannya, kelangsungan hidup zona euro akan bergantung pada ekonomi pemerintah dan anggaran pertumbuhan Eropa.  

Namun, Perdana Menteri Inggris, David Cameron diperkirakan akan bentrok dengan Hollande. Cameron diperkirakan akan menolak proposal itu karena itu akan memaksa Inggris memberikan tambahan pembayaran lebih dari 11 miliar pound sterling (US$ 17,7 miliar) di luar dari biaya anggota.

“Rencana itu tidak realistis, tak terkendali dan tidak sesuai dengan keputusan-keputusan sulit pengeluaran yang telah diambil negara-negara di seluruh Eropa,” seorang juru bicara pemerintahan Inggris.

Pengetatan fiskal dinilai tidak meningkatkan hasil pada pertumbuhan ekonomi. Penghematan anggaran hanya menyebabkan ekonomi semakin menyusut. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), rasio utang publik bruto terhadap produk domestik bruto akan terus naik, bukan jatuh setiap tahunnya di Irlandia, Italia, Spanyol, dan Portugal.

Paling mengerikan, laporan data tingkat pengangguran terus naik dengan tingkat pengangguran di Yunani, Spanyol, Portugal dan Italia mencapai tingkat tertinggi lebih dari 10 persen. Sementara Prancis cenderung stabil.

IMF juga memprediksikan prospek ekonomi Eropa ke depan akan rendah. IMF memperkirakan bahwa perekonomian akan menyusut, secara riil terjadi di Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol, dan Irlandia dengan tingkat pertumbuhan hanya 0,5 persen. [The Telegraph/Financial Times/D-11]