Militer Mesir Ingin Tiru Model Turki
[KAIRO] Setelah Mesir memiliki presiden baru terpilih, para
jenderal diduga kuat ingin menyalin model konstitusi Turki pada era
1980-1990-an, bukan model Turki saat ini yang demokratis dan sekuler. Ketika
itu, pemerintahan sipil Turki mengurus negara di bawah pengawasan militer.
Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) diperkirakan akan tetap
mempertahankan kekuasaan besar, meski telah secara resmi menyerahkan kendali ke
presiden terpilih secara demokratis Mohamed Morsi pada Juli nanti.
Morsi telah mulai bekerja untuk membentuk pemerintahan baru.
Dia telah bertemu dengan Pimpinan SCAF, Hussein Tantawi, perwakilan Islam
Sunni, dan perwakilan minoritas Kristen Koptik, Rabu (27/6). Pembahasan
pengaturan kekuasaan dilakukan secara tertutup menunjukkan perebutan kekuasaan
antara Ikhwanul Muslimin dengan militer.
Morsi harus berhadapan dengan kekuasaan militer yang telah mengambil alih otoritas legislatif, memiliki kendali dalam proses penyusunan konstitusi baru dan permanen untuk Mesir. Militer juga telah membentuk dewan keamanan nasional diketuai presiden tapi didominasi para jenderal yang akan mengendalikan pengambilan kebijakan pertahanan dan luar negeri.
Wahid Abdel-Maguid, seorang politisi sekaligus pemain kunci dalam transisi Mesir, mengakui Husein Tantawi dan para jenderal berusaha untuk mereplikasi model Turki.
“Para jenderal terutama ingin suatu status unik dalam
konstitusi, untuk merdeka dari kekuasaan eksekutif dan bahkan lebih kuat dari
itu. Militer akan menjadi pengemudi kebijakan negara di masa depan secara
langsung atau tidak langsung,” kata Abdel-Maguid.
Sifat Sekuler
Pada 1980-an dan 1990-an, militer Turki, mencari dominasi untuk melindungi sifat sekuler negara. Mesir tidak pernah se-sekuler seperti Turki. Para jenderal tampaknya berkeinginan mencegah Ikhwanul Muslimin memperoleh monopoli kekuasaan.
Kabar militer akan mengadopsi konstitusi Mesir sudah diketahui sejak SCAF mengambil alih kekuasaan dari presiden digulingkan Hosni Mubarak, Februari 2011. SCAF telah memesan sebuah terjemahan bahasa Arab konstitusi Turki 1982. Dokumen tersebut memberi kekuasaan militer Turki mengawasi arena politik.
“Turki bisa menjadi sebuah titik aspirasi negara-negara Arab. Turki memiliki populasi muslim besar, dia sekuler, dan mengalami demokrasi untuk waktu yang lama. Saya pikir negara-negara Arab bisa mengambil pelajaran penting dari pengalaman buruk Turki, seperti serangkaian kudeta militer selama puluhan tahun,” kata Kamer Kasim, wakil presiden Organisasi Peneliti Strategis Internasional di Ankara.
Menurutnya, militer Mesir mencari kekuasaan tertinggi dapat dimengerti mengingat peran militer sebagai penguasa de facto negara sejak penggulingan monarki 60 tahun lalu. Semua empat presiden Mesir memiliki latar belakang militer. Militer juga telah membangun kerajaan ekonomi yang menyumbang lebih dari seperempat produk domestik bruto Mesir.
Sementara kaum sekuler dan minoritas Kristen mengkhawatirkan bangkitnya kekuatan Islam garis keras yang akan mengubah Mesir menjadi negara Islam, dengan mengadopsi hukum syariah. [AP/D-11]
Comments
Post a Comment
, ,