Morsi Janjikan Kembalikan Kekuasaan Parlemen

 Presiden terpilih Mohamed Morsi berada di samping pemimpinan Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF) 

Hussein Tantawi, menyaksikan parade militer. 

[KAIRO] Presiden Mesir Mohamed Morsi berjanji akan mengembalikan kekuasaan parlemen terpilih dari Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (SCAF). Sejak Mahkamah Agung memerintahkan pembubaran parlemen Mesir, SCAF telah mengambil otoritas legislatif. Juru bicara Morsi, Yasser Ali mengungkapkan Morsi sedang mencari cara hukum untuk mengembalikan anggota parlemen ke posisinya, Senin (2/7).

Tidak adanya parlemen telah menyebabkan Morsi dilantik sebagai presiden di hadapan Mahkamah Konstitusi, pekan lalu. Pengembalian parlemen otomatis akan mengambil ahli kekuasaan dari SCAF yang telah memerintah Mesir, sejak penggulingan Hosni Mubarak. Morsi juga memerintahkan pembentukan sebuah komite untuk mengatur pembebasan tahanan-tahanan politik yang tidak memiliki dakwaan kriminal. Morsi memuji militer Mesir, tetapi mengindikasikan bahwa kendali atas kekuasaan legislatif Mesir akan kembali ke tangan sipil.

“SCAF mematuhi janjinya untuk tidak melampaui kehendak rakyat. Lembaga terpilih akan kembali mengambil peran mereka, dan militer Mesir akan kembali melaksanakan pekerjaan mereka melindungi perbatasan dan keamanan negara,” kata Morsi dalam pidato pertamanya sebagai presiden di Universitas Kairo.

SCAF telah mengatakan akan mempertahankan kekuasaan legislatif sampai parlemen baru dilantik, paling cepat akhir tahun ini. Diutarakan Morsi, rakyat Mesir telah menyaksikan proses demokrasi baru. Rakyat Mesir, bangsa Arab dan seluruh dunia telah menyaksikan otoritas dialihkan dari angkatan bersenjata kepada kehendak rakyat kepada otoritas sipil terpilih.

“Hari ini kita memulai babak baru dalam sejarah Mesir. Kami akan membalik halaman lama, sebuah era buruk. Saya tidak akan mengkhianati negara saya. Dengan kehendak Allah saya akan memenuhi ambisi anda,” katanya.

Hak Perempuan

Morsi menghadapi tantangan untuk memilih jajaran menteri-menteri dalam kabinetnya. Morsi menghadapi pertarungan dengan kepemimpinan militer memperebutkan posisi kabinet. Morsi telah menjanjikan akan memilih wakil presiden seorang wanita dan seorang Kristen.

Aktivis perempuan Mesir, Azza Kamel, mendesak Morsi untuk menunjuk wanita masuk dalam kabinetnya dan meningkatkan perwakilan wanita dalam kementerian. Kamel mengatakan dia ingin mengatur sebuah pertemuan dengan Morsi untuk berbicara tentang perempuan dalam kabinet baru dan peran wanita dalam merancang konstitusi baru.

Masih ada kekhawatiran di kalangan kelompok perempuan bahwa Ikhwanul Muslimin akan membuat Mesir menciptakan konstitusi dekat dengan negara Islam seperti Iran dan Afghanistan. Kamel menegaskan bila Morsi mengadopsi platform politik dari Partai Keadilan dan Kebebasan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, itu berarti kekalahan hak perempuan Mesir yang berkontribusi dalam revolusi Mesir.

Para pemimpin liberal menyatakan dukungan terhadap Morsi, tapi dengan syarat pemerintahan dikelola sebagian besar oleh menteri-menteri di luar kelompok Islamis. Perwakilan partai liberal yakni Partai Mesir Bebas, dan Partai Sosial Demokratik Mesir menyatakan mereka belum didekati oleh presiden untuk menawarkan posisi kabinet.

“Tidak banyak orang yang ingin dilihat menerima perintah dari presiden Ikhwanul Muslimin, tentu saja tidak bagi politisi berpikiran bebas. Saya dapat melihat pilihan yang dimilikinya sangat terbatas,” kata analis politik Universitas Kairo, Mazen Hassan. [CNN/D-11]