Tiongkok Bangun Pangkalan Militer di Laut China Selatan

Kepulauan Kota Sansha, diklaim oleh Tiongkok, memiliki 1.100 penduduk

. 

[BEIJING] Tiongkok semakin memperkuat keberadaannya di Laut China Selatan. Pemerintah Tiongkok menyatakan telah memerintahkan pembangunan pangkalan militer untuk sebuah kota baru di sebuah wilayah di Laut China Selatan yang disengketakan oleh sejumlah negara Asia Tenggara, Minggu (22/7).

Surat kabar Tiongkok, Xinhua melaporkan Tiongkok telah membentuk kota baru bernama Sansha, dan Komisi Militer Pusat telah menyetujui pembentukan komando garnisun Sansha yang bertanggung jawab untuk pertahanan nasional dan operasi militer. Xinhua mengungkapkan sebanyak 1.100 warga dari kepulauan Xisha, Zhongsha, dan Nansha telah memilih 45 wakil sebagai dewan kota. Kepulauan itu merupakan bagian dari kota baru bernama Sansha, dengan dewan kota akan bertugas di sebuah pulau disebut Yongxing.  

Tiongkok mengklaim mereka negara pertama yang menemukan kelompok kepulauan Laut China Selatan, yakni Spratly, Paracel, and Zhongsha. Tiongkok menamakan ulang ketiga kepulauan itu dengan Xisha, Zhongsha, and Nansha. Beijing kemudian mendirikan pemerintahan untuk mengelola kepulauan itu pada 1959 sehingga mereka memiliki kedaulatan penuh atas wilayah itu.  

Vietnam pernah menguasai daerah berbeda dari kepulauan Paracel, tapi setelah konflik 1974, Beijing mengambil kendali seluruh kelompok kepulauan. Sementara Vietnam masih memegang sebagian besar wilayah kepulauan Spratly.

Diabaikan 

Filipina dan Vietnam mengabaikan keberadaan Tiongkok yang telah mengirim pasukan militer ke wilayah sengketa, dan klaim Beijing atas kota baru Sansha di Laut China Selatan. Presiden Filipina Benigno Aquino mengatakan negaranya tidak akan mundur dalam sengketa wilayah dengan Tiongkok.

Aksi demonstrasi anti-Tiongkok pun digelar di jalan ibukota Vietnam, Hanoi. Otoritas Vietnam bahkan memberikan lampu hijau kepada perusahaan minyak milik negara India untuk terus mengeksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Vietnam, Laut China Selatan, mengabaikan penolakan dari Tiongkok.

“Bila seseorang memasuki halaman anda, dan bilang dia memilikinya, apakah anda setuju? Apakah benar memberikan apa yang menjadi hak milik kita?” kata Aquino ketika memberikan pidato tahunan di hadapan parlemen Filipina, Senin (23/7).

Dia mengajak bangsa Filipina bersatu mengirim pesan kepada Tiongkok terkait batas wilayah dan menegaskan negaranya tidak akan menyerah kepada Tiongkok. Menurutnya, pemerintahannya telah menunjukkan niat baik dan kesabaran dalam menangani sengketa selama berbulan-bulan atas sengketa klaim sebagian wilayah Laut China Selatan.

“Saya tidak berpikir adalah berlebihan untuk meminta hak kami dihormati, sama seperti kami menghormati hak-hak mereka sebagai sesama bangsa di dunia, tempat kita berbagi,” ucapnya.

Terus Eksplorasi

Keputusan Beijing namakan Kota Sansha segera mendapat reaksi kecaman dari Vietnam. Pemerintah Vietnam mengatakan pihaknya menentang pembentukan kota Sansha.

“Ini disebut langkah pelanggaran serius terhadap kedaulatan Hanoi dalam rantai kepulauan Spratly dan Paracel, yang diklaim sebagai bagian kota Danang, dan provinsi Khanh Hoa,” kata media pemerintah Voice of Vietnam.

Voice of Vietnam mengutip pernyataan otoritas Danang dan Khanh Hoa mengatakan Beijing membahayakan persahabatan di antara kedua negara tetangga. Ahli Asia Pasifik berbasis di Washington, Oriana Skylar Mastro mengatakan pengiriman tentara Tiongkok ke kepulauan Parcel merupakan upaya Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya di daerah tersebut.

Tiongkok telah mengklaim seluruh perairan sengketa Laut China Selatan yang juga diklaim oleh Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kapal laut Tiongkok dan Filipina sempat bersitegang di perairan Laut China Selatan, beberapa bulan lalu. Tiongkok telah mengirim armada kapal laut penangkapan ikan terbesar ke kepulauan Spratly, minggu lalu.

  

Perusahaan nasional minyak dan gas India (ONGC) menyatakan telah menerima usulan Vietnam untuk terus mengeksplorasi minyak dan gas di lepas pantai Vietnam, Laut China Selatan. Langkah itu menekankan hubungan kuat India dengan Vietnam, sementara mengabaikan keberatan Tiongkok atas proyek itu. Tiongkok telah menentang kehadiran India di wilayah itu dengan mengklaim perairan itu.

“ONGC baru saja menerima perpanjangan dua tahun,” kata kepala divisi eksplorasi PetroVietnam, Phan Tien Vien.

Vietnam telah menawarkan kerjasama eksplorasi sembilan blok minyak di Laut China Selatan kepada ONGC. Pemerintah Tiongkok memperingatkan ONGC bahwa aktivitas eksplorasi mereka ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah Tiongkok.

Gagal

Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah berusaha untuk meredam ketegangan di Laut China Selatan dengan menyusun draft dokumen mengurai posisi ASEAN meminta semua pihak untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan cara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk konvensi maritim PBB (UNCLOS). Namun, hal itu mendapat perlawanan dari Tiongkok.

ASEAN pun gagal memperoleh kesepakatan mengeluarkan komunike akhir, pertama kalinya dalam 45 tahun sejarah ASEAN. Ketua ASEAN 2012 sekaligus sekutu Tiongkok, Kamboja telah menolak memasukkan masalah Laut China Selatan dalam komunike, melawan keinginan Vietnam, Filipina, dan Thailand.

Tiongkok bersikukuh bahwa masalah Laut China selatan bukan masalah dengan ASEAN, melainkan hanya dengan sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Beijing menolak internasionalisasi masalah Laut China Selatan dan ingin penyelesaian sengketa dilakukan secara bilateral antara negara pengklaim. [Xinhua/D-11]