Mesir Setujui Konstitusi Ikhwanul Muslimin

AP /Ahmed Abd El Latef, El Shorouk
Seorang wanita Mesir memperlihatkan potongan rambut saat demonstrasi di Lpaangan Tahrir, Kairo, Mesir, Selasa (25/12). Para perempuan memotong rambut mereka sebagai protes atas konstitusi Islamis.

[KAIRO] Referendum Mesir telah menyetujui rancangan konstitusi yang disusun oleh Ikhwanul Muslimin. Para pemilih Mesir telah menyetujui rancangan konstitusi yang mempertahankan prinsip-prinsip hukum Islam dengan rasio dua banding satu. Hasil referendum diumumkan, Selasa (25/12). 

Kepala Komisi Pemilihan umum, Abou El Maaty, menyatakan lebih dari 10 juta pemilih atau 63,8 persen memilih setuju, dan lebih dari 6 juta atau 36,2 memberikan suara menentang.  Sementara, jumlah partisipasi pemilih sangat rendah hanya 32,9 persen dari total pemilih terdaftar yang mencapai 51 juta.

Para pejabat dari komisi pemilihan umum mengatakan tidak ada pelanggaran yang cukup serius untuk mengubah hasil secara signifikan. Sebelumnya para pengawas pemilu telah menuding telah terjadi pelanggaran dalam referendum. Namun, penyelidikan Komisi Pemilu mengungkapkan hanya 303.400 pemilih dibatalkan karena ada pelanggaran suara. 

“Kami telah serius menyelidiki semua keluhan,” kata Maaty. 

Perwakilan aktivis HAM mengatakan mereka memiliki laporan banyak individu berbohong mengidentifikasi diri mereka sebagai hakim, perempuan dicegah memberikan suara, dan pada anggota Ikhwanul Muslimin diperbolehkan masuk dalam tempat pemungutan suara. Mereka juga mengeluhkan umat Kristen ditolak memasuki tempat pemungutan suara, dan beberapa pusat-pusat pemilihan ditutup lebih awal dari yang dijadwalkan. 

Sejumlah pengamat melihat, disetujuinya rancangan konstitusi baru Mesir membuktikan bahwa kaum liberal, sekuler, sayap kiri tidak berdaya untuk menahan kekuatan Islamis. Oposisi mengkritik konstitusi dibuat terlalu cepat, dan mengucilkan kelompok minoritas, Kristen, dan liberal.

Pengawas Hak Asasi Manusia Internasional mengatakan konstitusi baru Mesir gagal untuk mengakhiri pengadilan militer terhadap warga sipil atau melindungi kebebasan beragama, dan berekspresi. Kaum liberal-sekuler telah kembali turun ke jalan menolak konstitusi baru Mesir.

“Kita membutuhkan sebuah konstitusi baru. Itu tidak mewakili semua rakyat Mesir,” kata Khaled Dawood, seorang juru bicara oposisi. 

Menawarkan Perlindungan

Namun, Presiden Morsi menegaskan dokumen konstitusi baru Mesir menawarkan perlindungan yang cukup bagi kaum minoritas. Menurutnya, konstitusi harus cepat diadopsi untuk mengakhiri dua tahun gejolak ketidakpastian politik yang telah menghancurkan perekonomian.

“Saya berharap semua kekuatan nasional akan mulai bekerja bersama untuk membangun Mesir baru. Saya melihat ini adalah konstitusi terbaik dalam sejarah Mesir,” kata Murad Ali, politikus Partai Keadilan dan Kebebasan, sayap politik Ikhwanul Muslimin.

Ketidakstabilan politik Mesir, dan gelombang kerusuhan yang terjadi telah menghancurkan perekonomian Mesir. Pemerintahan Mesir mengeluarkan kebijakan pembatasan pada mata uang asing yang dirancang untuk mencegah pelarian modal. Individu dilarang membawa pergi atau masuk Mesir uang senilai lebih dari US$ 10.000.

Konstitusi Mesir telah mengadopsi prinsip-prinsip Islam sebagai sumber utama hukum. Konstitusi baru memungkinkan para ulama untuk campur tangan dalam pembuatan hukum, termasuk menawarkan perlindungan pada kaum minoritas dan perempuan.

Disetujuinya konstitusi baru Mesir akan membuka jalan untuk digelar pemilihan umum parlemen dalam waktu dua bulan. Kelompok sekuler dan liberal berharap dapat mengatur lebih baik untuk pemilihan umum parlemen berikutnya. [Reuters/D-11]