Kehidupan Bertetangga Terganggu Asap

Kebakaran Hutan Riau sangat masif hingga menyebabkan kabut asap lintas batas

Kebakaran hutan di pulau Sumatera telah menyulut ketegangan antara Indonesia dengan dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Asap kebakaran hutan Sumatera menyelubungi seluruh wilayah negara Singapura dan dua daerah di negara bagian Johor, Malaysia.

Bahkan tingkat polusi udara di Negeri Singa telah mencapai angka tertinggi 401 PSI (Indeks Standar Polutan), tingkat tertinggi dalam 16 tahun, Pada 20 Juni lalu. Badan Lingkungan Hidup Singapura mengklasifikasinya “berbahaya” hingga otoritas Singapura mengeluarkan peringatan tentang masalah kesehatan dan melarang warganya menghindari aktivitas luar ruangan.

Menurut Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, NEA, setidaknya 138 titik api terdeteksi di wilayah Riau, Sumatera. Kondisi kabut asap ini diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa minggu bahkan berbulan-bulan.

Sementara Pemerintah Malaysia, Minggu (23/6), mengumumkan keadaan darurat di dua kabupaten negara bagian Johor, yakni Muar dan Ledang, akibat kabut asap dari kebakaran hutan Riau. Seluruh aktivitas di dua kabupaten itu dihentikan, sekolah diliburkan, kantor-kantor disarankan untuk ditutup, dan para penduduk diminta agar berdiam di dalam rumah.

Malaysia telah mengalami polusi udara terburuk dalam 16 tahun dengan indeks polusi mencapai (API) 750. Angka API dinyatakan berbahaya di Malaysia bila mencapai lebih dari 300.

Perselisihan pun Terjadi

Singapura menyatakan protes resmi dan mengkritik cara Indonesia menangani kebakaran hutan di Sumatera. Singapura menilai Indonesia kurang melakukan langkah konkrit untuk menghentikan kebakaran hutan dan menindak orang-orang atau perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan.

Perselisihan antara Singapura dan Indonesia pun muncul ketika pejabat kementerian kehutanan menyalahkan investor-investor Singapura ikut bertanggung jawab dalam kebakaran hutan Sumatera. Kementerian Luar Negeri Singapura lalu mengirimkan nota diplomatik kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura, meminta kejelasan mengenai isu kabut asap.

Singapura meminta Jakarta untuk memberikan nama-nama perusahaan Singapura, yang diklaim membakar hutan untuk membersihkan perkebunan Sumatera. Singapura menegaskan akan menindak perusahaan negaranya yang terbukti melakukan pembakaran hutan hingga menyebabkan polusi udara.

Malaysia pun tak ketinggalan menekan Indonesia untuk melakukan lebih banyak guna menghentikan kebakaran dan mendesak Indonesia meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Indonesia merupakan satu-satunya dari 10 negara anggota ASEAN yang belum meratifikasi perjanjian itu.

Protes keras dari pemerintahan dua negara tetangga Indonesia tidak bisa dihindari karena menyangkut keselamatan dan kesehatan publik. Rakyat Singapura marah menuding kebijakan politik luar negeri pemerintahan mereka terlalu lembek terhadap Indonesia.

Respon langsungnya, Menteri Lingkungan Hidup Singapura Vivian Balakrishnan datang ke Jakarta untuk membahas cara penanggulangan kebakaran hutan Riau. Dia menuding pemerintah Indonesia mengorbankan lingkungan hidup demi kepentingan industri dan komersial.

”Kabut asap kali ini adalah yang terburuk. Kami menunggu tindakan segera Pemerintah Indonesia. Masyarakat Singapura sudah marah, tertekan, dan kehilangan kesabaran,” kata Balakrishnan kepada wartawan ketika berada di Jakarta.

Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam pun menyindir secara diplomatis, dengan langsung menelepon Marty K Natalegawa, ikut merasa prihatin atas situasi kabut asap yang bertambah parah. Dia mempertegas komitmen pemerintah Singapura untuk membantu Indonesia memerangi kebakaran hutan di Sumatera.

Respons positif Indonesia atas protes dan sikap keprihatinan tersebut tentu saja sangat diharapkan Singapura. Namun sikap yang diekspresikan Indonesia tak seperti diharapkan, malah bertukar kata-kata sinis.

Menko Kesra Agung Laksono menyebut protes Singapura sebagai kekanak-kanakan dan membuat keributan tak ada gunanya. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga menolak meminta maaf kepada Singapura atas ekspor asap Sumatera dan balik meminta solidaritas dari Singapura terhadap negara yang tengah dilanda bencana alam kebakaran hutan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, tegas menolak tawaran bantuan dari Singapura dan menganggap potensi nasional cukup memadai untuk mengatasi masalah kebakaran hutan di Sumatera.

Sementara Singapura menolak untuk terjebak dalam hal yang disebut oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsieng Loong “diplomasi megafon,” karena tidak menghasilkan apa-apa. Pemerintahan Singapura tidak terlalu tertarik dengan polemik dan menanggapi ungkapan sinis pejabat negara Indonesia atas protes mereka. Perdana Menteri Lee meminta kedua negara fokus pada pencarian solusi menangani masalah asap guna menjamin kesehatan rakyat mereka .

Citra Tercoreng

Polusi udara kebakaran hutan Sumatera dan lambatnya penanganan pemerintahan Indonesia untuk menghentikan kebakaran hutan telah mencoreng citra Indonesia di mata komunitas internasional. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura juga telah tergoncang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sangat peduli terhadap citra Indonesia dalam komunitas internasional, mengetahui hal itu. Yudhoyono berusaha meredakan ketegangan dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Singapura dan Malaysia, Senin (24/6) malam.

“Sebagai presiden Indonesia, saya meminta maaf atas apa yang terjadi dan meminta pengertian rakyat Singapura dan Malaysia. Kami menerima bahwa adalah tanggung jawab kami untuk mengatasi masalah ini,” kata presiden.

Yudhoyono menyadari pemberitaan media-media dalam dan luar negeri terkait kabut asap Riau menyudutkan Indonesia. Pemberitaan media Singapura membuat citra Indonesia sangat buruk di masyarakat dunia, bahwa Indonesia terus mencemari udara Singapura sejak lama.

Dalam laporan Sejarah, Indonesia memang tercatat sebagai negara pengekspor polusi asap terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara tradisional membakar hutan selalu terulang pada musim kemarau, sekitar Juni hingga September. Kebakaran Hutan Indonesia bahkan menyebabkan krisis udara di Asia Tenggara pada 1997.

Pro dan kontra muncul di kalangan publik Indonesia mengenai perlu tidak-nya presiden Yudhoyono meminta maaf kepada kedua negara tetangga. Presiden membela bahwa dia terpaksa meminta maaf karena faktanya asap kebakaran hutan Sumatera mengalir ke udara Singapura dan Malaysia hingga mengakibatkan kesehatan masyarakat kedua negara itu terganggu.  Oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab dan permintaan maaf dalam konteks itu menurut Yudhoyono tidak berlebihan.

Yudhoyono menekankan bahwa kabut asap yang mencemari udara Singapura dan Malaysia bukan kesengajaan. Tidak ada niat Indonesia untuk membikin susah tetangga-tetangganya dan berjanji berupaya sungguh menghentikan kebakaran hutan. Dua hari kemudian, Rabu (26/6) Yudhoyono mengklarifikasi bahwa permintaan maaf Indonesia itu tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara lemah atau takut kepada tetangganya.

“Tidak ada negara berdaulat harus takut kepada negara manapun. Tidak kepada negara manapun, tidak kepada Malaysia tidak kepada Singapura,” katanya.

Ucapan permintaan maaf presiden telah didengar oleh Singapura dan Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman meski menilai permintaan maaf dari presiden Indonesia tidak perlu, memuji tindakan Yudhoyono.

Tindakan Kongkrit

Pendekatan diplomasi presiden Yudhoyono dengan meminta maaf mungkin cukup meredakan ketegangan sementara agar Singapura dan Malaysia tidak terus merongrong Indonesia. Presiden pun meyakinkan bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura dan Malaysia masih baik. Namun, apa yang diinginkan oleh pemerintah Singapura dan Malaysia adalah adanya upaya Indonesia untuk menghentikan kebakaran hutan di Sumatera dan menjamin hal itu tidak terulang kembali.

Setelah seminggu, upaya pemadaman kebakaran hutan Riau masih belum selesai. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan masih ada enam titik api yang belum padam, Kamis (27/6). Jumlah titik api itu sudah menurun tajam dari sebelumnya yang sempat mencapai puncak 265 titik api. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memprediksi, upaya untuk mengatasi masalah kabut asap di Riau, selesai dalam waktu 10 hari. Salah satu cara yang dipakai untuk memadamkan titik-titik api itu, yakni dengan menggunakan hujan buatan atau bom air.

Lambatnya penanganan kebakaran hutan Indonesia menunjukkan minimnya kapasitas Indonesia untuk menangani kebakaran hutan Sumatera. Indonesia didesak untuk menunjukkan langkah konkrit diplomatik Indonesia dengan meratifikasi perjanjian polusi asap. Pemerintah Indonesia sudah didesak untuk meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas. Malaysia menuntut agar pertemuan pembahasan polusi udara dipercepat dalam pertemuan menteri-menteri ASEAN pada pekan depan.

Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas akan memberikan kepastian bagi Singapura dan Malaysia akan komitmen Indonesia bekerja sama menghentikan polusi asap lintas batas. Ratifikasi juga akan menghilangkan sepenuhnya sikap sinis terhadap Indonesia dari negara-negara tetangga terkait polusi lintas batas, yang memang kerap diakibatkan Indonesia. Tidak hanya itu, Ratifikasi akan mempererat hubungan kehidupan bertetangga dan menguntungkan Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan menerima bantuan dari negara-negara ASEAN untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan, termasuk menindak para pelaku pembakaran hutan atau perkebunan yang menyebabkan polusi di udara Asia Tenggara. [Daurina Lestari Sinurat]