MRT Jakarta Peradaban Baru Modernisasi Indonesia

Presiden Joko Widodo telah meresmikan MRT Jakarta pada Minggu 24 Maret 2019. MRT menjadi simbol peradaban baru kemajuan transportasi Indonesia. Selama 34 tahun, rakyat Indonesia telah menunggu untuk bisa menggunakan transportasi massa modern ini. Dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia jauh tertinggal dalam mengembangkan transportasi massal. Filipina telah mengoperasikan kereta ringan cepat atau LRT Metro

Manila sejak 1984, Singapura sudah memiliki MRT sejak 1987, Malaysia memiliki kereta cepat pada 1996, dan BTS Skytrain Thailand beroperasi sejak 1999. Dengan selesainya pembangunan MRT ini dan LRT Jakarta-Bekasi pada tahun ini diharapkan, Indonesia akan memiliki sistem transportasi massal terintegrasi. Sekaligus melahirkan budaya tertib dan disiplin.

MRT diharapkan bisa menyelesaikan kemacetan dan mobilitas masyarakat ibu kota yang tinggi. MRT diharapkan menjadi salah satu moda transporatasi alternatif warga DKI dalam beraktivitas.

MRT akan resmi beroperasi secara komersial pada 1 April 2019. Sebanyak 16 rangkaian kereta buatan perusahaan Jepang, Nippon Sharyo, akan melayani transportasi ibu kota.

"Sebuah peradaban baru akan dimulai dengan dioperasikannya MRT Jakarta. Ini adalah sebuah budaya baru karena merupakan yang pertama di negara kita, Indonesia," ujar Jokowi saat peresmian.

Saat meresmikan, Jokowi menyatakan bahwa proyek bisa bergulir lancar lewat keputusan politik yang dibuatnya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika memimpin Jakarta. Namun, saat peresmian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terimakasih kepada semua mantan gubernur DKI Jakarta, mulai dari Sutiyoso hingga Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu memicu polemik publik mengenai siapa yang berjasa dalam terwujudnya MRT ini. Pembanguan MRT mulai dari ide, perancangan, hingga pembangunan memang telah melalui jalan yang panjang dengan pasang surut selama puluhan tahun.

Ide awal transportasi massal ini dicetuskan pada 1985 oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, yang saat itu menjabat kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BJ Habibie telah mendalami berbagai studi dan penelitian demi menghadirkan MRT di Indonesia.

Namun, sayangnya mimpi Habibie membangun MRT kandas karena krisis moneter 1998. Ide pembangunan MRT ini berusaha diwujudkan kembali oleh mantan gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, selama 10 tahun menjabat pada 1997-2007.

Pada 2004, Sutiyoso mengeluarkan keputusan gubernur tentang pola transportasi makro untuk mendukung skenario penyediaan transportasi massal, salah satunya angkutan cepat terpadu yang akan digarap pada 2010. Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta pun mulai mencari investor untuk mendanai mega proyek senilai Rp16 triliun itu.

Pada 18 Oktober 2006, dasar persetujuan pinjaman dengan Japan Bank for International Coorporation pun dibuat. Dan PT Mass Rapid Transit Jakarta resmi berdiri ketika Fauzi Bowo menempati Balai Kota Jakarta pada 2008.

Tahun itu juga perjanjian pinjaman untuk tahap konstruksi ditandatangani, termasuk pula studi kelayakan pembangunan MRT. Pada 26 April 2012, titik terang pembangunan muncul, Fauzi Bowo meresmikan pencanangan persiapan pembangunan MRT di Stadion Lebak Bulus, Jakarta.

Namun, pembangunan proyek MRT baru resmi terealisasi ketika Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada 10 Oktober 2013, pengerjaan resmi proyek ini mulai digarap dengan peletakan batu pertama di Stasiun MRT Dukuh Atas dengan pembangunan berlangsung selama 5 tahun hingga akhirnya MRT resmi beroperasi pada 24 Maret 2019.

Setelah 34 tahun, akhirnya penantian panjang masyarakat Indonesia memiliki moda transportasi massa modern seperti negara-negara maju terwujud.

"Negara sebesar Indonesia ini masa baru punya MRT sekarang. Itu pun, putusan politiknya kami putuskan saat saya jadi gubernur saat itu dengan Pak Ahok (mantan wakil gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Jokowi.

Terlambat

Meski kini Jakarta telah memiliki MRT, memang harus diakui Indonesia sangat  terlambat membangun MRT dibanding negara-negara tetangga. Filipina telah mengoperasikan kereta ringan cepat (LRT) Metro Manila sejak 1984, Singapura sudah memiliki MRT sejak 1987, Malaysia memiliki kereta cepat pada 1996, dan BTS Skytrain Thailand sudah beroperasi sejak 1999. 

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengakui Indonesia terlambat membangun MRT. Menurutnya seharusnya MRT sudah dibangun pada tahun 1990-an.

"Kita terlambat membangunnya. mestinya kita bangun, sebenarnya awalnya tahun 1990-an. Jadi kita apresiasi bahwa ini dibangun sekarang," katanya.

JK mengatakan, ke depan ibu kota membutuhkan minimal 200 kilometer jalur MRT barulah kehidupan warga ibu kota Jakarta terjamin dari sisi sistem transportasi. Saat ini pembangunan rute MRT Bundaran HI-Lebak Bulus baru sejauh 16 kilometer.

MRT akan resmi beroperasi komersial pada 1 April 2019, meski hingga saat ini tarif untuk MRT belum diputuskan. Saat ini warga masih bisa menaiki MRT secara gratis hingga 31 Maret 2019 mulai pukul 05.30-22.30 WIB. Pemprov dan DPRD DKI Jakarta telah memutuskan tarif MRT sebesar Rp8.500 per 10 kilometer dan tarif LRT Velodrome-Kelapa Gading.

"Nominal (tarif MRT) Rp8.500. LRT Jakarta Rp5.000," ujar Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

Pemprov DKI memaparkan nilai keekonomian perjalanan satu orang penumpang dari Lebak Bulus ke Bundaran HI adalah Rp31.659. Pemprov DKI lantas mengusulkan tarif konsumen sebesar Rp10.000. Dengan demikian, Pemprov DKI menanggung subsidi sebesar Rp21.659 per penumpang.

Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan, seluruh transportasi di Jakarta akan diupayakan terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat bisa menggunakan satu kartu uang elektronik saja, seperti kartu Jak Lingko, untuk bepergian ke manapun di Jakarta menggunakan seluruh moda transportasi umum.

"Ke depan, tarif transportasi umum ini akan dijadikan satu, sehingga subsidi dari pemerintah bukan subsidi untuk tiap moda, tapi untuk keseluruhan sistem transportasi. Dengan begitu warga bisa menikmati satu tarif dengan harga yang lebih murah," ujar Anies.

Terintegrasi

Selain meresmikan MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia, Presiden Jokowi pada hari yang sama melakukan penandatanganan prasasti groundbreaking pembangunan proyek MRT Fase II. Proyek tersebut pun ditargetkan akan rampung pada 2024 mendatang.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan paket pembangunan stasiun bawah tanah fase II itu hingga stasiun di kawasan Monumen Nasional. William juga menjelaskan saat ini dana yang akan digunakan untuk membangun proyek fase II didapatkan  Pemerintah Jepang sebanyak Rp22,5 triliun.

Presiden Jokowi optimistis dalam 10 tahun ke depan moda transportasi di Jabodetabek akan sepenuhnya terintegrasi saat semua pembangunan MRT dan LRT selesai. Dia mengatakan pembangunan MRT fase II rute Timur dan Barat akan dimulai tahun ini. Sedangkan proyek LRT Jakarta-Bekasi, LRT Kelapa Gading juga akan hadir di Jakarta pada tahun ini.

"Diharapkan di akhir tahun ini LRTA kita akan terhubung, utamanya rute  Bekasi-Jakarta. Pokoknya kita bicara transportasi publik, LRT dan MRT akan terhubung," ucapnya.

Jokowi pun menegaskan jika proyek pembangunan fase II tidak mendapatkan masalah yang berarti, ia berharap semua proyek moda transportasi integrasi sepanjang 231 kilometer akan selesai dalam 10 tahun ke depan.

"Tidak ada masalah, ini yang kita harapkan nanti dalam 10 tahun 231 kilometer bisa diselesaikan. Insya Allah 10 tahun lagi, dengan kemarin anggaran juga sudah kita sampaikan Rp571 triliun termasuk penataan ruang, penataan pemukiman dan permasalahan yang berkaitan dengan drainase," tuturnya.